Fraksi PKS Mengajukan Minderheids Nota Laporan Pertanggungjawaban APBN 2020 

Anggota Komisi I DPR Dapil Banten itu mengatakan FPKS berusaha keras menjaga APBN agar benar-benar berpihak pada rakyat. 

Kemudian, manajemen pengelolaan APBN makin kredibel dan akuntabel.  

Selanjutnya, tidak ada korupsi dan kebocoran dalam pelaksanaan anggaran, termasuk juga dalam penerimaan pendapatan. 

FPKS juga berharap pemerintah efektif dan efisien dalam mewujudkan APBN pro rakyat, dan sebaliknya menekan anggaran yang tidak terserap apalagi sebagiannya diperoleh dari utang luar negeri pemerintah. 

Jazuli menjelaskan bahwa di tengah pandemi Covid-19, anggaran harus dibelanjakan secara optimal untuk mengatasi dampak pandemi dan menyelamatkan rakyat, bukan malah tidak terserap.

"Fraksi PKS menyoroti fundamental APBN kita yang tidak sehat saat ini,” katanya. 

Jazuli pun menjelaskan bahwa hal itu mulai  dari membengkaknya utang pemerintah dan bunganya tiga kali lipat batas yang direkomendasikan dan menjadi beban generasi mendatang. 

Kemudian, pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas, kesinambungan fiskal yang mengkhawatirkan, tingginya SiLPA atau anggaran yang tidak terserap, hingga rendahnya kinerja pendapatan pemerintah.