Fraksi PKS Sebut Utang Indonesia Tidak dalam Kondisi Aman-aman Saja
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati meminta pemerintah menggenjot penerimaan negara ketimbang utang.
Hal itu disampaikan saat rapat kerja DPR RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Ketua Bappenas, kemarin Rabu (23/6).
"Sementara yang terjadi saat ini, utang tumbuh lebih tinggi, baik dibandingkan terhadap penerimaan negara maupun dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Sehingga Indonesia semakin terjebak dalam utang,” ungkap.
Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu mengakui dari segi porsi utang memang mengalami menurun menjadi 13 persen dari total utang pemerintah.
Namun, nilai rupiah yang cenderung terdepresiasi menyebabkan utang negara semakin riskan baik dalam hal cicilan pokok maupun bunganya.
“Dengan kondisi seperti ini, bagaimana mungkin kita masih mengatakan utang kita aman-aman saja,” katanya.
Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS itu menegaskan bahwa perlu dilakukan kajian lebih dalam terkait rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang benar-benar mencerminkan kondisi riil.
Menurutnya, selama ini perhitungan yang dilakukan hanya utang pemerintah pusat terhadap PDB. Sedangkan utang BUMN tidak dimasukan dalam hitungan.
Fraksi PKS menilai masyarakat perlu tahu kondisi utang pemerintah saat ini. Simak selengkapnya.
- Bappenas Membeberkan Mengenai Pentingnya Pelestarian Lingkungan Perdesaan
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Bappenas Tekankan Pentingnya Tata Kelola Perdesaan yang Adaptif
- Tak Ada Kerugian Negara, Kubu Tom Lembong Serahkan Bukti Laporan BPK ke Hakim
- Ahli dari BPK Beberkan Kerugian Negara di Kasus Antam