Fraksi PKS Soroti Buruknya Kinerja Pj Gubernur DKI sepanjang 2023

Kebijakan PJ Gubernur Heru yang mengurangi jumlah titik penyediaan jaringan WiFi untuk masyarakat (Jak wifi), juga disayangkan.

Sebab, penyediaan Jak Wifi ini diperlukan masyarakat untuk berbagai kebutuhan.

"Banyak masyarakat yang mengeluhkan dihilangkannya Jak Wifi, karena dibutuhkan untuk mengakses berbagai informasi, pendidikan maupun menunjang usaha kecil mereka," katanya.

Heru juga dianggap secara sepihak mengurangi jumlah penerima KJP Plus, tanpa sosialisasi yang gencar dan tanpa konsultasi dengan DPRD DKI Jakarta.

"Banyak masyarakat yang selama ini merasa terbantu dengan adanya KJP Plus di masa Gubernur Anies Baswedan, terkejut karena nama anaknya hilang sebagai penerima KJP Plus tanpa pemberitahuan sebelumnya," ucapnya.

Kebijakan Heru untuk me-non-aktifkan peserta BPJS Kesehatan, yang iurannya dibayarkan Pemprov DKI Jakarta (PBI), tanpa sosialisasi terlebih dahulu juga menjadi sorotan FPKS.

"Banyak masyarakat terkejut, ketika tidak bisa menggunakan BPJS Kesehatannya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, karena kepesertaannya dinon-aktifkan. Masyarakat bisa mengaktifkan kembali selama bisa menunjukkan domisilinya masih di Jakarta dan ber-KTP Jakarta," katanya.

"Hal ini sangat merepotkan masyarakat dan menyebabkan masyarakat yang BPJS Kesehatan nya non-aktif, harus membayar sendiri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Padahal peserta BPJS PBI ini dari keluarga tidak mampu," tambahnya.