Fraksi PKS Tolak Sertifikasi Penceramah oleh Kementerian Agama

Sebagai wakil dari ormas-ormas Islam, kata dia, langkah MUI mencerminkan dan merepresentasikan sikap ulama di Indonesia.
"Sehingga sudah semestinya pemerintah mendengar dan mempertimbangkan dengan baik untuk mengurungkan rencana tersebut," jelas Jazuli.
Legislator Dapil II Banten ini mengatakan sebagai langkah alternatif yang konstruktif, pemerintah cukup memberikan rambu-rambu dan pedoman umum bagaimana meningkatkan kesadaran keberagamaan dan kebangsaan.
Lalu disosialisasikan dan disinergikan dengan program ormas keagamaan di seluruh Indonesia. Sehingga pelaksanaannya (peningkatan pemahaman dan kualitas dai) diserahkan pada ormas-ormas keagamaan yang ada.
Selama ini ormas-ormas keagamaan dan para pendakwah juga terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman materi dakwah yang berangkat dari rasa tanggung jawab dalam membimbing dan membina umat yang lebih baik.
"Seharusnya ini yang didukung, difasilitasi dan diperkuat oleh pemerintah, bukan malah sepihak mengadakan sertifikasi," pungkas Jazuli. (boy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Fraksi PKS DPR tegaskan sikap menolak rencana Kemenag melakukan sertifikasi penceramah.
Redaktur & Reporter : Boy
- 24 Jam Nonstop, Posko Mudik Lebaran DPW PKS Banten Sediakan Fasilitas Pijat Relaksasi
- Resmi, Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriah Jatuh pada 31 Maret
- Kemenag Perkuat Integrasi Islam dan Sains di Bidang Kedokteran
- Gerakan 'Ubah Jelantah Jadi Berkah' Dukung Ekoteologi dan Keberlanjutan
- Tanggal Berapa Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025? Simak Penjelasan Kemenag
- Yanuar Arif Melepas Ribuan Peserta Program Mudik Gratis dengan Kereta Api