Frans Sukmaniara Lamar di PDIP Sebagai Balon Bupati Mabar

jpnn.com, LABUAN BAJO - Mantan anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Fransiskus Sukmaniara, akhirnya secara resmi mengajukan lamaran menjadi bakal calon (Balon) Bupati Manggarai Barat (Mabar) Periode 2020-2025 di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mabar, Jumat (20/9/2019).

Politikus muda Manggarai Barat ini datang seorang diri dan langsung menyerahkan berkas lamaran ke Ketua Tim Seleksi penjaringan calon bupati dan wakil bupati Mabar, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Barat, Benediktur Rana Lebar yang didampingi sejumlah fungsionaris partai.

Usai menyerahkan berkas lamaran, mantan anggota DPRD Mabar selama tiga periode ini mengatakan PDIP membuka pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati cercara terbuka di berbagai daerah di Indonesia merupakan suatu keputusan politik yang elegan dan menjadikan partai politik berwibawa. Sebab metode penyaringan dan penjaringan para calon kepala daerah itu dilakukan secara terbuka dan memberi ruang kepada siapapun untuk melamar menjadi bakal calon.

“Langkah PDIP membuka pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati cercara terbuka di berbagai daerah di Indonesia itu merupakan suatu keputusan politik yang elegan dan menjadikan partai politik berwibawa. Metode penyaringan dan penjaringan itu juga memberi ruang kepada siapapun untuk melamar menjadi bakal calon,” kata Frans Sukmaniara, Jumat (20/9/2019).

Ia pun meyakini jajaran elite PDIP akan bekerja dengan sepenuh hati dan mengedepankan proses penyaringan berdasarkan kapasitas, kapabilitas, integritas dan rekam jejak para bakal calon.

Sebagai balon bupati, mantan Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang ini telah menyiapkan visi-misi sebagai acuan dalam mengarahkan pembangunan di Manggarai Barat.

Frans, begitu dia biasa disapa, memiliki visi yaitu "Pembangunan berkeadilan untuk Kemakmuran Rakyat".

Visi itu bisa terwujud melalui Misi yakn penyelenggaraan pemerintahan yang jujur, bersih, berinovasi dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN); Keberpihakan anggaran pada sektor riil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat; Pendekatan pembangunan partisipatif, pendampingan dan eksekusi yang tepat waktu dan tepat sasaran serta berdampak; dan konektivitas infrastruktur antara wilayah kecamatan dan antara wilayah kabupaten.