Freeport Bangun Smelter, Menteri Bahlil Janjikan Percepatan Perpanjangan Kontrak

Ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2015-2019 itu menambahkan saham kepemilikan Freeport Indonesia tidak didominasi asing lagi.

Saat ini Pemerintah Indonesia menguasai 51 persen saham perusahaan tambang tersebut.

“Kalau ditambah sepuluh persen lagi, berarti sudah 61 persen milik Pemerintah indonesia. Jadi, kalau untuk negara kita saja kenapa harus kita buat ribet-ribet?” kata menteri yang juga menjadi salah satu negosiator perpanjangan kontrak karya Freeport tersebut.

Pada 1967, Freeport-McMoRan mendirikan PT Freeport Indonesia yang mengantongi kontrak karya pertama kali untuk mengeksploitasi tembaga di Timika pada 1967.

Kontrak karya yang berlaku selama 30 tahun itu diperpanjang pada 1991. Selanjutnya, Freeport memperoleh kontrak karya kedua yang juga berlaku selama 30 tahun.

Adapun untuk kontrak selanjutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mensyaratkan Freeport mau melepas mayoritas sahamnya kepada Pemerintah Indonesia.

Selain itu, Presiden Ketujuh RI tersebut juga mensyaratkan pembangunan smelter untuk perpanjangan kontrak karya selanjutnya bagi Freeport.

Pada pertengahan November tahun lalu, Presiden Jokowi dalam lawatannya ke Amerika Serikat (AS) bertemu Chairman & CEO Freeport-McMoRan Inc. Richard C. Adkerson.