Freeport Siap Dialog Bahas Kontrak Karya

JAKARTA - PT Freeport Indonesia mengklaim siap buka-bukaan soal kontrak karya. Manajemen sepenuhnya membuka opsi untuk membahas kontrak karya perusahaan dengan pemerintah. Itu dilakukan guna memetakan kegiatan dan rencana perseroan bersama pemerintah ke depan. ”Kami sadar sepenuhnya dan tidak mungkin mengelak dari regulasi yang dilancarkan pemerintah,” ungkap Ramdhani Sirait, Juru Bicara PT Freeport Indonesia, ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (6/10).

Ramdhani menyebut pihaknya akan mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Karena bagaimana pun, perseroan berada di wilayah yang dijalankan berdasar aturan dan hukum yang jelas. Sebab itu, apapun yang ditetapkan pemerintah asal berdasar hukum dan undang-undang perseroan akan menghormati dan menjalankannya. ”Kami akan tetap menghormati dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang termuat dalam kontrak karya,” imbuh Ramdhani.

Meski begitu, Ramdhani tidak mau mengungkap kapan waktu pembahasan soal kontrak karya tersebut dengan pemerintah. Termasuk apakah telah menyiapkan opsi yang bakal ditawarkan kepada pemerintah dan juga mungkin beberapa aspek yang perlu dikritisi dari perubahan kontrak karya terbaru yang disodorkan pemerintah. ”Sekali lagi, pernyataan kami tetap membuka diri atas kegiatan, rencana, dan kontrak karya bersama pemerintah, termasuk soal royalti dan perpanjangan kontrak,” tukasnya.

Memang PT Freeport hanya membayar royalti kepada pemerintah sebesar 1 persen. Di samping itu, juga membayar pajak penghasilan badan sebesar 35 persen. Besaran royalti itu, jauh lebih rendah jika dibanding dengan PP Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terhadap setiap badan usaha. Dalam aturan itu, sejatinya royalti pertambangan sebesar minimal 3,75 persen.