Frekuensi Berpindah Tangan, Negara Harus Lakukan Pencabutan

Karena itu, pengaturan frekuensi harus dilakukan, hanya oleh satu orang atau satu badan hukum di satu wilayah siaran maupun di beberapa siaran di seluruh Indonesia. Demikian halnya dengan izin frekuensi tidak bisa dipindahtangankan, dan kalau itu terjadi maka negara harus mencabut kembali frekwensi tersebut.

"Di dunia internasional, satu grup usaha hanya memiliki satu frekuensi, dan tidak bisa dipindahtangankan. Di sini malah sebaliknya, dan dibiarkan oleh negara. Karena itu negara harus mencabut kembali frekwensi yang dipindahtangankan itu dan pihak yang terlibat harus dipidanakan sesuai uu" katanya.

Prof Priyatna mengingatkan bahaya di balik karut-marut penyiaran di Indonesia yang dikuasai sekelompok pengusaha adalah masuknya kekuatan penyiaran asing dari berbagai sudut tanpa terkendali dan menjadi ancaman seirus bagi stabilitas nasional. "Dampaknya, keamanan dan kebutuhan nasional akan informasi yang tepat dan benar tidak dapat dijamin," katanya.

Hal senada disampaikan Effendy Choirie. Politisi PKB  yang juga anggota Komisi I DPR RI mengatakan,  UU Penyiaran adalah inisiatif DPR RI untuk membuat UU yang adil, demokratis, dan sehat.