FSGI: Jangan Biarkan Kepsek Putuskan Sendiri Buka Sekolah

"Pemda harus merangkul/MOU dengan radio-radio komunitas/TV lokal, berikan insentif guru kunjung khususnya guru honorer, alokasikan dana desa untuk membantu PJJ luring bagi siswa/guru, alokasi khusus dana daerah untuk siswa/guru dan sekolah swasta menengah ke bawah yang terancam tutup," tutur Satriwan.

Sedangkan untuk PJJ daring harus ada pendampingan, pelatihan untuk guru-guru agar PJJ berkualitas misal dalam penggunaan aplikasi media pembelajaran, dan seterusnya.

3. Kurikulum darurat atau adaptif di masa pandemi ini mutlak dibutuhkan. Sesuai dengan aspirasi para guru dari daerah dalam survei FSGI ada relaksasi konten (Standar Isi) kurikulum, standar penilaian, standar proses, standar kompetensi lulusan, termasuk standra sarana-prasarana. Ini bermanfaat di masa pandemi dan masa mendatang jika negara mengalami ancaman atau katastropi lainnya.

"Itu akan mengurangi beban kerja siswa dan guru. Mengingat pembelajaran dibatasi oleh tatap maya (waktu minim), perangkat, bergantung kepada kuota internet, dan akses. Oleh karena itu pelonggaran kurikulum yang adaptif sebuah keniscayaan. Tentu bentuknya adalah berupa Permendikbud, bukan sekadar SE Sekjen Kemendikbud/SE Mendikbud," beber Satriwan.

4. Harus ada alokasi anggaran khusus di luar dana BOS untuk memenuhi kebutuhan penyediaan sarana-prasarana penunjang protokol kesehatan di masa kenormalan baru nanti.

5. Kemendikbud/Kemenang dan Pemda betul-betul harus melakukan pengecekan langsung ke sekolah, sejauh mana kesiapan-kesiapan sekolah. Koordinasi lintas sektoral mutlak, termasuk dengan Komite Sekolah.

6. Sekolah jangan dibiarkan jalan masing-masing, sendiri-sediri dalam menilai kesiapan. Harus ada koordinasi, pendampingan, dan penilaian dari Pemda dan atau pemangku kepentingan lainnya. (esy/jpnn)