FSGI: Jangan Paksa Ortu Bayar SPP Pakai GoPay

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim, ikut menanggapi fenomena bayar SPP via GoPay. Menurut dia, memang sekolah swasta punya otonomi memberikan kemudahan aturan skema pembayaran SPP kepada orang tua.

"Misalnya kerja sama dengan bank (virtual account), seperti di sekolah saya. Atau bekerja sama dengan perusahaan Gojek seperti yang sekarang ramai. Ada 180 lembaga, sekolah swasta, pesantren, lembaga kursus, kampus yang sudah bayar SPP via GoPay," tutur Satriwan dalam pesan elektroniknya, Rabu (19/2).

Namun, lanjutnya, yang harus diperhatikan sekolah adalah jangan mewajibkan orang tua bayar SPP hanya menggunakan perusahaan tertentu. Tidak boleh ada monopoli. Apalagi jika ini jadi fenomena yang makin membesar dan massif.

"Tidak boleh memaksa ortu men-download aplikasi GoPay tadi mengingat wilayah Indonesia dan kemampuan ekonomi ortu beragam. Sifatnya opsional sesuai kemauan ortu," terangnya.

Satriwan menjelaskan, publik bagaimanapun juga akan selalu mengasosiasikan produk GoPay dengan Nadiem Makarim sebagai Mendikbud. Maka, harus ada regulasi lebih lanjut untuk mengatur ini semua. 

Sebelum membesar, Satriwan minta harus dipisahkan antara bisnis perusahaan dengan entitas pendidikan. Apalagi kalau ada semacam "instruksi" agar memakai produk perusahaan tersebut. Ini yang dikhawatirkan terjadi.

Persoalan bahwa Gojek itu agresif dan inovatif dalam menawarkan produk-produk industri sampai merambah dunia pendidikan, . menurut Satriwan itu wajar sebagai entitas bisnis. Terlebih di era digital dan internet of things sekarang.

Namun, pemerintah daerah harus berhati-hati agar tidak terjadi abuse of power dari pihak-pihak yang berwenang. "Memanfaatkan kewenangan untuk menguntungkan kelompok bisnis tertentu. Jangan sampai pendidikan menjadi arena eksploitasi bisnis  oleh kelompok industri tertentu," pungkasnya. (esy/jpnn)