FSGI: Pendidikan Nasional 2013 Sarat Masalah

jpnn.com - JAKARTA - Berdasarkan pengamatan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) sepanjang 2013, pendidikan nasional dipenuhi berbagai macam persoalan yang memprihatinkan, mulai dari penerapan kurikulum baru yang tergesa-gesa, hingga tertundanya pelaksanaan ujian nasional (UN) di 11 provinsi.

Sekretaris Jenderal FSGI, Retno Listiyarti, saat konferensi pers di kantor LBH Jakarta, Kamis (2/1) mengatakan, masalah pendidikan nasional lain yang dipetakan FSGI meliputi rendahnya kualitas buku pelajaran di sekolah, tingginya perilaku kekerasan fisik dan merebaknya tindakan amoral di lingkungan sekolah dan kampus.

Selain itu, maraknya pungutan liar dan tindakan sewenang-wenang penguasa/birokrat pendidikan di berbagai daerah, ancaman kebebasan guru dalam berorganisasi/berserikat melalui “pemaksaan” revisi PP No. 74 tahun 2008 tentang Guru serta korupsi pendidikan.

"Semua itu menjadi tanda nyata bahwa pendidikan nasional sarat dengan permasalahan yang krusial yang harus segera diatasi bersama,” ujar Retno Listyarti.

Dikatakannya, sejak zaman orde lama dan orde baru, kementerian pendidikan juga beberapa kali mengubah kurikulum, namun mereka masih lebih hati-hati dan dilakukan melalui proses dialog, analisis, dan ujicoba, meskipun terbatas sebelum menerapkan Kurikulum baru.

Kondisi itu dinilainya berbeda dengan apa yang terjadi pada perubahan Kurikulum 2013. Kurikulum ini sejak dicanangkan telah menuai protes dan kritik karena desain yang dibuat tidak transparan. Uji publik yang dilakukan dipandang hanya sekedar formalitas.

Sementara itu Trainer Guru sekaligus Dewan Pertimbangan FSGI, Itje Chodijah, mengatakan, naskah akdemis kurikulum 2013 tidak dipublikasikan sejak awal sosialisasi, dan banyaknya perubahan yang terjadi menunjukkan bahwa Kurikulum 2013 dilaksanakan tidak dengan persiapan yang matang.

Bahkan, katanya, dari berbagai macam diskusi dan refleksi tentang mereka yang terlibat dalam desain Kurikulum 2013, tampak jelas bahwa tidak ada koordinasi yang baik antara desain awal dengan tim teknis, baik untuk desain buku cetak maupun sistem evaluasi serta persiapan yang tergesa-gesa. "Ini jelas merugikan siswa, guru, dan tentu saja pendidikan nasional,” ujar Itje Chodijah.(fat/jpnn)