FSI Prediksi Gerakan Pro Demokrasi di China Bakal Berlanjut

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI) Johanes Herlijanto mengatakan gaya pemerintahaan otoritarian dan ditaktor seperti di China bukan model yang cocok bagi Indonesia.

Menurut Johanes, masyarakat Indonesia patut mensyukuri datangnya era kebebasan dan iklim demokrasi sejak dua setengah dasawarsa lalu.

"Atmosfer demokrasi ini harus dipertahankan sambil menerapkan kebebasan secara bertanggung jawab," kata Johanes dalam seminar berjudul “Anti-Government Protest in China: A Threat to the Regime?” di Jakarta, Senin (23/1).

Dalam seminar yang membahas munculnya gerakan antipemerintah di China, pada akhir November 2022 lalu itu menghadirkan Profesor Jie Chen, Ph.D, ahli ilmu politik dan Hubungan Internasional dari University of Western Australia, Perth.

Pengajar kajian China di Universitas Pelita Harapan ini menuturkan terjadinya Gerakan Kertas Putih di China pada November 2022, penting untuk dicermati.

Kondisi internal Republik Rakyat China (RRC) ternyata masih dipenuhi berbagai permasalahan yang masih belum terselesaikan.

"Model pemerintahan otoriter Partai Komunis China (PKC) yang bersifat top-down dan mengandalkan pengawasan dan tekanan terhadap warga yang berbeda pendapat dengan penguasa ternyata bukan model yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat,” ujarnya.

Berbagai pernyataan yang disuarakan memperlihatkan bahwa rakyat China masih memiliki daftar kebutuhan yang belum terpenuhi, termasuk kebebasan dan sistem pemerintahan.