Fungsi BPKP Dipangkas, Korupsi Marak

Sementara itu Ketua BPKP, Mardiasmo mengatakan BPKP telah ikut mengawal sekjen DPR sejak 2009 dan selama itu pula DPR berhasil mendapatkan status WTP,  kecuali ada beberapa catatan kecil mengenai pengelolaan internal. Kedepan BPKP akan bekerjasama agar program-program pemerintah yang ada bukan hanya mendapatkan syarat WTP tapi juga agar semua program itu bisa ekonomis, efisien dan efektif.

 

“Kita harap bisa membantu BURT dalam pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Kita akan membantu agar standart operating prosedure diperbaiki, memprbaiki sistem persediaan sehingga bisa berjalan lebih baik dan memberikan asistensi mengenai siapa melakukan apa dengan target yang terukur,” tegasnya. (fas/jpnn)