Fungsi Survei Sebagai Konsultan Politik Harus Dipisah

jpnn.com - jpnn.com - Direktur Eksekutif InTrans Saiful Haq mengatakan, fungsi survei sebagai kegiatan penelitian ilmiah dengan konsultan politik seharusnya tidak dicampuradukkan. Menurutnya fungsi tersebut harus dipisah agar bisa memberikan kesejukan dalam dinamika politik.

“Survei seharusnya merasionalisasi politik, meredam konflik elektoral. Sayangnya survei lebih banyak digunakan untuk melegitimasi keinginan politisi,” kata Saiful dalam rilis riset Akurasi Survei dan Quick Count dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 yang dilakukan Indonesia Watch for Democracy (IWD), Senin (27/2).

Dalam rilis tersebut, IWD menyebut tiga lembaga paling akurat, yaitu Indikator Politik Indonesia, Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) dan Poltracking.

Direktur Eksekutif IWD Endang Tirtana merinci, akurasi ketiga lembaga survei yang dimaksud pada peringkat tertinggi, yaitu 3,50 untuk Indikator, 4,66 (SMRC), dan 5,84 (Poltracking). Angka tersebut didapat dari selisih hasil survei dengan real count KPU, dirata-rata selisih tertinggi dan terkecil.

Saiful mengatakan, salah satu tantangan yang dihadapi lembaga survei adalah bersama berkontribusi terhadap penyelenggaran pilkada yang lebih baik. Apalagi menurutnya, pilkada DKI yang menyedot banyak perhatian menjadi barometer.

“Pilkada DKI ini barometer nasional, situasi di Aceh bahkan lebih baik dari yang dibayangkan sebelumnya,” tutur Saiful.

Sementara itu, Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo meminta pengertian survei dikembalikan sebagai prediksi. “Hasil survei selalu bersifat sementara dan dinamis,” tegas Agus.

Di tingkat global bahkan lembaga-lembaga survei ternama di Amerika gagal memprediksi kemenangan Donald Trump. Menurut Agus, prediksi yang tidak akurat ini karena adanya kecenderungan responden yang merasa lelah.