FUP Dikeluhkan Pelanggan, tapi Penting Demi Kualitas Layanan

jpnn.com - JAKARTA - Kebijakan fair usage policy (FUP) yang diterapkan Telkom IndiHome ternyata juga menjadi pertimbangan perusahaan internet service provider (ISP) lainnya. Maraknya protes dari pelanggan atas FUP seolah tak menghalangi ISP selain Telkom IndiHome untuk ancang-ancang menerapkan kebijakan yang bermakna pembatasan demi penggunaan normal itu.

Salah satu ISP yang mulai melirik FUP adalah Fisrt Media. Melalui laman resmi, First Media mengumumkan kebijakan FUP sebagai cara menjaga kualitas layanan.

First Media menegaskan, penerapan FUP itu untuk memberikan batasan penggunaan wajar bagi pelanggannya. Sebab, dalam penggunaan layanan First Media tidak tertutup kemungkinan adanya sebagian pelanggan yang melakukan aktivitas atau menggunakan bandwidth secara tidak wajar sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dan atau penurunan kualitas layanan.

“Atau menyebabkan gangguan, penurunan, interfensi terhadap jaringan Link Net atau layanan First Media  yang dioperasikan di atas jaringan Link Net,” tulis laman First Media.

Dalam pengumuman itu juga tertulis bahwa kebijakan FUP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syarat dan ketentuan berlangganan layanan First Media. “Kebijakan ini secara otomatis mengenali pelanggan yang melakukan pemakaian ekstrim dan mengelola perilaku penggunaan bandwidthnya untuk menjaga kualitas layanan untuk pelanggan lainnya,” sambung Fisrt Media.

Namun, Direktur dan Corporate Secretary Link Net Dicky Setiadi Moechtar menyatakan, kebijakan itu masih sebatas sosialisasi. Hanya saja, Dicky sebagaimana dikutip sebuah laman berita, menegaskan, pemasangan pengumuman itu sebagai pemberitahuan jika sewaktu-waktu pihaknya menerapkan FUP.

Terpisah, pengamat komunikasi Hendri Satrio mengimbau perusahaan ISP untuk melakukan publikasi atas layanan yang diberikan secara transparan dan terbuka. "Iklan itu seperti informasi jangan ada yang ditutup-tutupi apalagi sampai merugikan pelanggannya," terangnya.

Dia juga mengimbau Komite Penyiaran Indonesia (KPI) lebih aktif melakukan pengawasan terhadap iklan yang memuat janji-janji kepada publik. "Prinsipnya semua mesti dilakukan transparan sehingga informasi itu disampaikan secara jelas, jangan sepotong-sepotong dan ada yang disembunyikan demi keuntungan produsen saja," imbaunya.