G-20 Sepakat Hindari Global Imbalances
Deklarasi Seoul Belum Hasilkan Keputusan Signifikan
Sabtu, 13 November 2010 – 19:11 WIB
Setiap negara juga akan melawan proteksionisme dalam segala bentuk. Semua langkah proteksi baru yang mungkin terjadi, seperti pembatasan ekspor dan ketidakkonsistenan kebijakan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia), bakal dihindari.
Kini dunia masih menghadapi ketidakseimbangan global. Surplus cukup tinggi dinikmati Tiongkok, sedangkan defisit terlalu lebar diderita Amerika Serikat. Tiongkok mencatat surplus perdagangan atas AS hingga USD 28 miliar pada Agustus lalu. Tiongkok dituding sengaja membatasi apresiasi mata uangnya sehingga membuat nilai tukar yuan tetap rendah terhadap USD. Dengan nilai tukar rendah, produk Tiongkok kian merajalela di AS dan dituding menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka pengangguran di negara adidaya tersebut.
Sementara itu, The Fed mencetak banyak USD sehingga membuat kurs greenback melemah. Untuk menahan serbuan produk Tiongkok, AS memperketat pula syarat masuk impor. Langkah itu diikuti negara-negara lain yang ramai-ramai melindungi pasar dalam negeri mereka. Jepang mengintervensi pasar uang untuk melemahkan yen. Dengan cara yang berbeda, upaya memperlemah mata uang dilakukan Singapura, Brazil, Thailand, dan Korea Selatan.
G-20, yang terdiri atas 19 negara dan Uni Eropa, merupakan 20 kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Anggotanya adalah Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Tiongkok, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korsel, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, AS, dan Uni Eropa.
SEOUL - Pertemuan puncak pemimpin dunia anggota G-20 yang berlangsung tertutup kemarin (12/11) menyepakati untuk menghindari global imbalances (ketidakseimbangan
BERITA TERKAIT
- Beda dengan Prabowo, Trump Tunjuk Utusan Khusus Presiden untuk Atasi Krisis Ukraina
- Wapres Sara Duterte Digugat Pidana oleh Kepolisian Filipina
- Rawhi Fattuh Jadi Calon Kuat Presiden Palestina, Siapakah Dia?
- Mahmoud Abbas Keluarkan Dekrit Demi Penggantinya di Jabatan Presiden Palestina
- BPK Dorong Tata Kelola Pendanaan Iklim yang Transparan dan Efektif
- Hubungan Presiden dan Wapres Filipina Retak, Beredar Isu Ancaman Pembunuhan