JPNN.com 
Gabungan Aliansi Honorer R2/R3 Siapkan Aksi 14 April, Ada 7 Tuntutan
1. Menuntut hak honorer R2/R3 menjadi PPPK penuh waktu.
2. Mendesak menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (MenPAN-RB) untuk membuat pegulasi membuka kembali pengusulan formasi jabatan di kementerian, lembaga, instansi daerah baik provinsi, kota/kabupaten seluruh Indonesia.
3. Meminta mekanisme percepatan pengangkatan PPPK paruh waktu. Jika penuh waktu tidak dimungkinkan, maka:
a. Legalitas SK paruh waktu.
b. Menuntut kesejahteraan gaji pegawai (besaran gaji sesuai dengan standar sesuai daerah (besaran gaji minimal UMP atau UMR).
c. Masa waktu pengangkatan PPPK paruh waktu ke penuh waktu (6 bulan sampai 1 tahun).
d. Arfirmasi harus melekat untuk honorer R2/R3:
4. Meminta pemerintah pusat mengeluarkan PP oleh Presiden Prabowo Subianto tentang pengangkatan seluruh honorer database R2/R3 menjadi PPPK penuh waktu.
Ada tujuh tuntutan yang intinya meminta kejelasan nasib honorer R2 dan R3 dalam pengangkatan PPPK 2024.
- 1.230 CPNS & PPPK Bakal Dilantik Langsung oleh Gubernur Muhidin
- Ribuan CPNS dan PPPK 2024 Resmi jadi ASN 24 April, Kami Ikut Senang
- Massa Honorer R2 & R3 Aksi Demo 14 April, Silakan Cermati Tuntutan 1 & 3
- 5 Berita Terpopuler: Setelah Honorer Dirumahkan, Pemda Tak Ajukan PPPK, Gabungan Aliansi R2/R3 Bakal Gelar Aksi Besar
- Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Bersifat Wajib, tetapi Aturan Tidak Menakutkan
- Pemda Tak Ajukan PPPK Paruh Waktu dari Honorer R2/R3 Harus Disanksi
