Gagal Bendung Dana Aspirasi, Ini yang Dilakukan Hanura

jpnn.com -  

Hanura Lobi Presiden Tolak Dana Aspirasi DPR

JAKARTA - Gagal meghambat laju dana aspirasi DPR Rp 20 miliar per anggota melalui Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP), Fraksi Hanura menempuh jalan lain. Partai yang dipimpin Wiranto itu akan melobi Presiden Joko Widodo agar tidak menuruti kemauan DPR memasukan program tersebut ke dalam RAPBN 2016.

Hal ini diungkapkan Bendahara Fraksi Partai Hanura DPR Miryam S Haryani di gedung DPR Jakarta, Rabu (24/6). "Tadi malam kami sudah lobi ke pemerintah untuk menolak itu. Tadi malam dengan Presiden di acara buka bersama Ketua DPR. Tanggapannya positif. Jawabannya, dipertimbangkan," kata Miryam.

Hanura merupakan satu dari tiga fraksi di DPR yang menolak dana aspirasi Rp 20 miliar masuk RAPBN 2016. Penolakakn juga disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai NasDem. Miryam berencana kalau lobi di pemerintah gagal, maka Mahkamah Konstitusi (MK) bisa jadi solusi.

"Kalau tetap jalan juga, jalan keluarnya adalah MK, judicial review," kata Miryam, yang menilai produk hukum dana aspirasi melalui Peraturan DPR tidak bisa dimasukkan ke nomenklatur. 

"Bagaimana dasar hukumnya untuk dicantumkan ke nomenklatur keuangan negara? Kalau berpegang pada UU MD3, kan tidak mencantumkan adanya dana aspirasi. Hanya dicantumkan menyalurkan aspirasi masyarakat," jelasnya.

Kemudian, kalau program UP2DP tetap dipaksanakan, pihaknya yakin akan terjadi ketimpangan pembangunan infrastruktur karena masih terjadi Jawa centris. Karena itu dia tetap akan berupaya melobi pemerintah menolaknya.