Gagal Ginjal Akut Telan 143 Nyawa, Anggota DPR Minta Kepala BPOM Lengser

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Robert J. Kardinal menuntut Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito ikut bertanggung jawab atas bencana gagal ginjal akut yang menyebabkan 143 anak meninggal dunia.
Menurut dia, BPOM telah gagal melakukan pengawasan terhadap obat-obatan yang beredar di masyarakat. Akibatnya, ratusan anak-anak tidak berdosa ikut menjadi korban.
"BPOM dan aparatnya yang ikut bertanggung jawab sebaiknya meletakkan jabatannya atas kelalaian mereka sehingga ratusan anak-anak ikut menjadi korban. Tidak perlu menunggu untuk dipecat," tegas Kardinal di Jakarta, Kamis (3/11).
Politisi senior Fraksi Golkar ini menegaskan, kematian 143 anak akibat gagal ginjal akut ini merupakan bencana kemanusiaan yang luar biasa. Musibah kemanusiaan ini harus menjadi pelajaran berharga bagi dunia kesehatan tanah air.
Peristiwa ini juga harus menjadi bahan evaluasi dan instropeksi mendalam bagi BPOM dalam menjalankan fungsinya dalam pengawasan dan peredaran obat di dalam negeri.
"Sebab musibah ini terjadi lantaran BPOM tidak bekerja. Jadi sudah sepantasnya dipecat, juga dituntut pidana bersama para pemilik perusahaan farmasi yang terlibat," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kardinal juga menyoroti temuan BPOM terhadap tujuh obat sirup dengan cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) di luar ambang batas, yang diduga kuat menjadi penyebab kasus gagal ginjal akut pada anak ini.
Adanya temuan ini menunjukkan buruknya performa pengawasan BPOM terhadap produksi obat dan distribusinya. Penghentian dan penarikan obat baru dilakukan setelah banyak korban bertumbangan.
Gara-gara kasus gagal ginjal akut, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito dinilai gagal melakukan tugasnya
- Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir Sampaikan Usulan Guna Mitigasi Kebijakan Tarif Resiprokal AS
- Rudi Hartono Bangun: Kebijakan AS Harus Disikapi dengan Hati-Hati
- Ini Respons Dasco atas Kebijakan Trump soal Tarif Impor
- Komitmen BPOM Soal Pengawasan Produk Kosmetik yang Beredar di Masyarakat
- Komisi VI DPR Sidak Jasa Marga, Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2025
- BPOM Bantah Isu di Medsos soal Produk Ratansha Gunakan Merkuri