Gagal Kelola Hutan Sama Saja Gadaikan Bangsa
Bambang mencontohkan dengan pemetaan yang baik, bisa meminimalisir potensi kerugian negara. "Misalnya tambang di kawasan hutan, kalau bisa kita kendalikan lebih dari 15,9 triliun bisa diselamatkan itu contohnya. Belum lagi nanti soal PNBP, itu bisa hampir 12 triliun kita selamatkan," ucapnya.
Bambang menjelaskan, selain meminimalisir potensi kerugian, pengendalian di sektor kehutanan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, pemberantasan korupsi tidak hanya dirasakan koruptor tapi juga dirasakan masyarakat
"Begitu sebenarnya studi yang dikembangkan KPK dimaksudkan untuk mendorong percepatan, bukan hanya pencegahan tapi membangun sistem, dan membangun budaya kinerja yang lebih utuh," ujar Bambang.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menjelaskan, kajian dari KPK sangat penting bagi kementerian untuk melakukan suatu perbaikan secara komprehensif.
"Di situ jelas bagaimana kita melakukan pekerjaan secara komprehensif. Kalau tidak juga ada sanksi yang jelas," ujarnya.
Kajian itu, kata Zulkifli juga menguntungkan masyarakat. "Kajian yang sangat komprehensif ini sangat penting untuk perbaikan dan kesejahteraan rakyat," tandasnya. (gil/jpnn)
JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan studi mengenai kajian sistem perizinan di sektor Sumber Daya Alam khususnya mengenai sektor
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Warga Angkatan 45 Geger, Romiah dan Bobi Mengaku Tidak Kenal
- Pentolan KKB Pembunuh Personel Satgas Elang Berani di Warung Depan Polres
- Sejumlah Wilayah Ini Wajib Waspada karena Efek Erupsi Gunung Semeru
- Jasa Raharja & Korlantas Polri Survei Kesiapan Pengamanan Nataru
- 3 Siswa SMKN 4 Semarang yang Ditembak Polisi Itu Anak Saleh, Remaja Masjid, dan Paskibraka
- 6 Penasaran soal Gaji Guru Honorer Naik Rp2 Juta, PNS & PPPK 100% Gapok