Gagal Kelola Hutan Sama Saja Gadaikan Bangsa
Bambang mencontohkan dengan pemetaan yang baik, bisa meminimalisir potensi kerugian negara. "Misalnya tambang di kawasan hutan, kalau bisa kita kendalikan lebih dari 15,9 triliun bisa diselamatkan itu contohnya. Belum lagi nanti soal PNBP, itu bisa hampir 12 triliun kita selamatkan," ucapnya.
Bambang menjelaskan, selain meminimalisir potensi kerugian, pengendalian di sektor kehutanan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, pemberantasan korupsi tidak hanya dirasakan koruptor tapi juga dirasakan masyarakat
"Begitu sebenarnya studi yang dikembangkan KPK dimaksudkan untuk mendorong percepatan, bukan hanya pencegahan tapi membangun sistem, dan membangun budaya kinerja yang lebih utuh," ujar Bambang.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menjelaskan, kajian dari KPK sangat penting bagi kementerian untuk melakukan suatu perbaikan secara komprehensif.
"Di situ jelas bagaimana kita melakukan pekerjaan secara komprehensif. Kalau tidak juga ada sanksi yang jelas," ujarnya.
Kajian itu, kata Zulkifli juga menguntungkan masyarakat. "Kajian yang sangat komprehensif ini sangat penting untuk perbaikan dan kesejahteraan rakyat," tandasnya. (gil/jpnn)
JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan studi mengenai kajian sistem perizinan di sektor Sumber Daya Alam khususnya mengenai sektor
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KPK Imbau David Glen Oei Penuhi Panggilan Pemeriksaan Kasus AGK
- Kemendikbudristek Bawa 72 Looks Busana pada JMFW 2025
- Respons Anggota DPD Ning Lia Setelah Mendapat Kiriman Karangan Bunga Ucapan Selamat dari Prabowo
- Diduga Setor Duit kepada Eks Gubernur Maluku Utara, Haji Robert Masuk Radar KPK
- Begini Respons Dompet Dhuafa soal Demo GMPI dan Tudingan Penyelewengan Dana ACT
- Dirjen Imigrasi Apresiasi Layanan Paspor Simpatik Spektakuler Kemenkumham Jateng