Gagal Reformasi, Tunjangan Dipangkas

JAKARTA--Pelaksanaan reformasi birokrasi yang mulai berjalan pada 2008 dinilai masih lamban. Pasalnya, pola pikir aparatur negara cenderung berorientasi pada tunjangan kinerja atau renumerasi.

"Saya selalu tegaskan, reformasi birokrasi itu bukan renumerasi. Saya dapat laporan kalau baik pusat maupun daerah terjadi disorientasi konsepsi. Aparaturnya lebih mengejar tunjangan kinerja daripada meningkatkan profesionalisme dan berpikir bagaimana bisa melayani publik dengan baik," kata Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan di Jakarta, Selasa (15/12). 

Faktor lain penyebab lambatnya reformasi birokrasi adalah pengorganisasian yang lemah dan mekanisme kerja tim yang kurang berjalan baik. Di samping sosialisasi yang kurang intens di berbagai instansi pemerintah.

"Belum adanya grand design dan roadmap yang jelas sebagai acuan setiap kementerian atau lembaga dan pemda, juga menjadi kendala dalam melaksanakan reformasi birokrasi," tandasnya.