Gagalkan Keberangkatan 500 TKI Ilegal

jpnn.com - BATAM – Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menggagalkan 500 calon TKI ilegal. Itu merupakan hasil operasi sejak Rabu (27/8) hingga Jumat (29/8) di Pelabuhan Internasional Batam Center, Batam, Kepulauan Riau.

Kebanyakan TKI ilegal tersebut hanya bermodal paspor dan visa kunjungan. Karena itu, petugas yang berjaga di pelabuhan harus jeli melihat dan membedakan mana yang hendak pergi melancong atau menjadi TKI ilegal. Sayangnya, penangkapan tersebut tidak menyentuh penyalurnya dan calo. Hanya menangkap serta menggagalkan calon TKI.

’’Mereka yang kami tangkap ini rata-rata yang ingin bekerja di Malaysia dengan modal paspor,’’ kata Kepala BNP2TKI Gatot Abdullah Mansyur kepada Batam Pos (JPNN Group).

Menurut dia, para calon TKI ilegal yang tertangkap itu segera dikembalikan ke PT dan perusahaan penyalurnya agar melengkapi berkas-berkas jika benar ingin bekerja di luar negeri. Para TKI yang berasal dari berbagai daerah tersebut, lanjut Gatot, dibawa calo ke Batam. Setelah itu, para TKI ilegal tersebut akan masuk ke berbagai negara tujuan dari Pelabuhan Internasional Batam Center.

Mengenai operasi tersebut, Gatot menjelaskan bahwa kegiatan itu dilakukan dalam rangka mengurangi TKI ilegal yang ingin keluar negeri melalui Batam yang menjadi salah satu pintu keluar utama TKI ilegal dari Indonesia. Batam dan Tanjungpinang yang berbatasan langsung dengan Malaysia serta Singapura, papar dia, ditengarai menjadi pintu utama keluarnya TKI ilegal dengan memanfaatkan status bebas visa.

’’Saat ini adanya peraturan bebas visa di ASEAN membuat pengawasan sulit. Bermodal paspor saja sudah bisa keluar negeri,’’ ungkap Gatot.

Untuk itu, dalam penanganan masalah TKI tersebut, pihaknya bakal terus berkoordinasi dengan polisi guna mengantisipasi banyaknya calon TKI ilegal yang hendak bekerja ke luar negeri.

’’Karena itu, saya sudah bertemu dengan Wakapolda Kepri Kombespol Richard Marlon Lumban Tobing supaya kami bersama-sama dapat mengawasi para TKI ilegal,’’ tambahnya. (cr3/JPNN/c19/diq)