Gagalkan Pemberangkatkan 16 Calon TKI Ilegal ke Bahrain
jpnn.com - JAKARTA - Kesungguhan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dibawah kepemimpinan Nusron Wajid untuk menindak tegas praktik pemberangkatan TKI melalui jalur unprosedural atau ilegal terus ditunjukkan.
BNP2TKI berhasil menggagalkan pemberangkatan 16 calon TKI secara ilegal di Bandara Soekarno Hatta, Kamis (10/9) sekitar pukul 19.00. Para calon TKI ilegal itu ditangkap saat hendak pergi ke Bahrain menggunakan Oman Air.
"Dari 16 orang tersebut, ada satu yang memegang KTKLN. Namun kebenaran atau keaslian KTKLN tersebut sedang dilakukan penelitian untuk memastikannya," kata Kasubdit Pengawasan, Direktorat Pengamanan dan Pengawasan, Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI Kombes Pol Yaved Duma Parembang, Jumat (11/9).
Sementara itu, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengatakan, pihaknya akan menindak siapa saja yang berupaya melakukan pemberangkatan TKI ke luar negeri secara non prosedural. "Kami tidak main-main. Yang begini ini pasti kita sikat," tegasnya.
Nusron menjelaskan, 16 orang calon TKI yang digagalkan pemberangkatannya itu rencananya akan ke Bahrain dan Abudabi, oleh PPTKIS berinisial EDM yang berdomisili di Jakarta Timur.
Nusron memastikan bahwa mereka yang terlibat atas praktik itu akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum.
"Ini ada indikasi pelaku melakukan tindakan perdagangan orang yang ancaman hukumannya berat," ungkapnya. (mas/jpnn)
JAKARTA - Kesungguhan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dibawah kepemimpinan Nusron Wajid untuk menindak
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Status Tersangka Tom Lembong Bermotif Politik? Hakim Praperadilan Harus Mencecar Kejagung
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Menindak Semua Pelaku Judi Online
- Perbedaan Data Kerugian Lingkungan Kasus Korupsi Timah Sorot Perhatian di Persidangan
- Mobil Sukarelawan Andika-Hendi Tabrak Pohon di Semarang, 2 Orang Masuk RS
- Kecelakaan di Tol Cipularang, Sopir Truk Trailer Tersangka
- Sikap Ahli di Sidang Kasus Timah Tidak Etis, Perhitungan Kerugian Negara Diragukan