Gaji Besar Korupsi Juga

Jika Menteri Keuangan menjelaskan bahwa dalam review nantinya akan ada Gubernur (saya kira juga bupati dan walikota) kelas 1,2 dan 3 dengan melihat dari daerah tugasnya, haruslah hati-hati menimbangnya. Apakah diukur dengan indeks biaya hidup dan inflasi, atau tingkat kesukaran dan kemudahan dalam melaksanakan tugas secara operasional di daerah itu?

Saya ingat menjelang Pemilu 1971, Pemilu pertama di era Orde Baru, mobil para Camat di seluruh Tanah Air adalah berupa VW berwarna kuning tanah liat bertutup kap terpal. Namun, khusus para Camat di kabupaten Nias (Sumatera Utara) yang terpencil di pedalaman diberikan berupa seekor kuda. Percuma diberikan mobil VW karena kondisi jalan sangat tak memadai.

Apakah sumbangan setiap daerah ke APBN menjadi factor pertimbangan juga? Adilkah bagi “daerah miskin” dengan sumber daya alam, seperti minyak bumi, bahan tambang, perkebunan dan sebagainya?

Berbagai pertimbangan haruslah dikalkulasi dengan cermat. Nah, bagaimana pula perbandingan antara para pemimpin eksekutif, legislatif dan judikatif di berbagai tingkatan, pusat dan daerah? Mana yang lebih tinggi gaji dan tunjangan presiden, Ketua MA, Ketua DPR dan Ketua MPR? Jika berbeda, apa dasar pertimbangannya?