Gaji Bu Mega Tak Akan Bikin APBN Jebol
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo ikut merespons besarnya gaji yang diperoleh Megawati Soekarnoputri selaku ketua dewan pengarah dan pejabat lain di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Saat ditemui buka bersama dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediamannya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, ketua dewan yang beken disapa dengan panggilan Bamsoet, meminta publik objektif melihatnya.
"Seharusnya kita tidak boleh melihat dari sisi besar atau kecilnya gaji. Jadi sebesar mana beliau-beliau bisa membangun lembaga tersebut. Kalau soal gaji itu relatif yah," ucap Bamsoet, Senin (28/5).
Ketika dikaitkan gaji besar yang diperoleh para pejabat di BPIP apakah wajar dibandingkan dengan kondisi ekonomi nasional sekarang ini? Bamsoet punya pandangan lain.
"Tidak ada kaitannya dengan perekonomian naik turun lah, karena nominalnya juga menurut pandangan saya tidak akan membuat APBN jebol," tegasnya.
Untuk itu dia meminta masalah gaji pejabat BPIP tidak perlu diributkan, tapi lihatlah sumbangsih mereka bersama lembaga tersebut kepada bangsa. Karenanya jangan gajinya yang dipersolkan.
"Harusnya kita persoalkan seberapa besar andil lembaga ini memperbaiki bangsa kita. Ya harus (ditagih) andil BPIP bisa selesaikan masalah Pancasila, bisa kurangi inteloransi anak bangsa. Keberhasilan mereka diukur dari sejauh mana intoleransi ini bisa kita atasi dan berikan keamanan bagi bangsa," pungkas politikus Golkar itu.(fat/jpnn)
Ketua DPR Bambang Soesatyo ikut merespons besarnya gaji yang diperoleh Megawati Soekarnoputri selaku ketua dewan pengarah dan pejabat lain di BPIP
Redaktur & Reporter : Boy
- Ada yang Ingin Mengacak-acak Internal PDIP, Mega Perintahkan Satgas Siaga-1
- Endus Potensi Serangan Menjelang Kongres V, PDIP Siaga Satu
- Kritik Program Makan Siang Gratis, Megawati Menyarankan Prabowo Hitung Ulang
- Megawati: Coba Kamu Awut-awut Partai Saya
- Catatan Politik Senayan: Penegakan Hukum yang Tidak Melecehkan Rasa Keadilan
- Bu Mega Bikin Pernyataan soal Pilkada, Isinya Singgung Praktik Lancung Pengerahan Aparat Negara