Gaji Gendut, PNS Bisa Lupa Kerja dan Hanya Foya-foya

jpnn.com - JAKARTA - Pakar birokrasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Miftah Thoha, menyoroti kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang memberikan gaji gendut bagi para PNS di ibukota.
Terlebih, Ahok juga ancang-ancang akan menaikkan gaji tenaga honorer, yang disebutnya bisa tiga kali lipat upah minimul provinsi (UMP). Diketahui, UMP DKI tahun 2015 sebesar Rp 2,7 juta.
Menurut Pengamat Politik dan Birokrasi, Miftah Thoha, rencana kenaikan tersebut justru akan mengkhawatirkan. Alasannya, gaji sangat tinggi bisa berpotensi gaya hidup PNS hanya berfoya-foya, lupa bekerja.
"Kenaikan tidak imbang, nanti malah belanja-belanja terus sampai lupa bekerja," beber Miftah saat dihubungi RMOLJakarta (grup JPNN), Sabtu (13/2).
Pria bergelar profesori itu mengatakan, seharusnya Ahok tidak berlebihan dalam menyesuaikan gaji PNS tersebut. Sebab dia mengingatkan, saat ini masih banyak warga Jakarta yang serba kekurangan.
"Harus dilihat dulu bagaimana masyarakat Jakarta, jangan asal menaikkan saja," tuturnya.
Ketika ditanyakan apakah ada kepentingan lain yang dikehendaki oleh Ahok, di balik kebijakannya menaikkan gaji PNS tersebut, Miftah mengaku enggan untuk menebak-nebak.
Miftah hanya menegaskan, bahwa upaya Ahok yang menaikkan gaji PNS tersebut hanya sia-sia. "Sia-sia dan tidak mendasar," pungkasnya. (Agung M/sim/jkt/man)
JAKARTA - Pakar birokrasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Miftah Thoha, menyoroti kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD