Gaji Guru Honorer di Bawah UMR, Satriwan Salim Bereaksi, Menohok

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyebutkan telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan kepala sekolah dan  Pemda. Pasalnya, selama bertahun-tahun mereka mempekerjakan guru honorer dengan gaji di bawah UMR maupun UMK.

Anehnya, kata Satriwan pemerintah pusat membiarkan hal tersebut sehingga kepala sekolah (kepsek) dan Pemda seenaknya menetapkan guru honorer.

"Pemerintah bisa melahirkan standar upah minimum bagi buruh, kenapa untuk guru tidak bisa," kata Satriwan di Jakarta, Rabu (24/11).

Dia menyebutkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 14 ayat 1 (a) menyebutkan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.  

Dalam dokumen status guru dari UNESCO dan ILO disebutkan juga hak guru mendapatkan jaminan sosial. Seperti tertulis dalam pasal 126 menyebutkan semua guru tidak peduli sekolah apa pun jenisnya. Mereka harus menikmati perlindungan berupa jaminan sosial yang sama.

Lalu Pasal 127 (i) berbunyi guru harus dilindungi oleh tindakan perlindungan jaminan sosial, mengingat diperinci dalam standar minimum konvensi jaminan sosial organisasi buruh internasional. Berupa jaminan pengobatan, tunjangan sakit, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan dalam pekerjaan, tunjangan keluarga, tunjangan melahirkan, tunjangan cacat, dan tunjangan ahli waris.

"Regulasi upah layak bagi guru penting demi penghormatan profesi sehingga punya harkat dan martabat di samping profesi lain. Juga mendorong anak-anak bangsa yang unggul dan berprestasi mau menjadi guru," tuturnya.

Kenyataannya, kata dia, profesi guru tidak dihargai, tak bermartabat, karena upahnya tidak manusiawi. Upah guru honorer selama ini sudah melanggar UU Guru dan Dosen serta aturan UNESCO dan ILO. Guru honorer minim apresiasi dan proteksi dari negara.