Gaji Kada Dinaikkan, Pemda Bakal Krisis Keuangan
Puluhan Ribu Anggota DPRD Otomatis Bakal Ikut Naik Gaji
Jumat, 22 Februari 2013 – 01:49 WIB

Gaji Kada Dinaikkan, Pemda Bakal Krisis Keuangan
“Tapi selama ini, pada publik dipersepsikan penghasilan kepala daerah itu kecil. Karena yang diketahui publik hanya gaji pokok dan tunjangan jabatan saja," ucapnya.
Dipaparkannya, gaji pokok gubernur Rp 3 Juta plus tunjangan Rp 5,4 Juta untuk tunjangan. Sementara untuk bupati/wali kota, gaji pokoknya Rp 2,1 juta, sementara tunjangan jabatannya Rp 3,7 juta. "Penghasilan ini belum termasuk biaya penunjang operasional yang besarnya juga tergantung PAD (Pendapatan Asli Daerah),” ujarnya.
Dasar penolakan FITRA atas rencana kenaikan gaji kepala daerah, karena selama ini lebih dari setengah APBD sudah terkuras untuk belanja pegawai. Bahkan dalam catatan FITRA pada 2011-2012, ada 11 daerah dengan belanja pegawai di APBD di atas 70 persen.
Artinya, kata Yuna, kalau gaji kepala daerah dinaikkan maka gaji 15.000 anggota DPRD se-Indonesia saat ini juga ikut naik. Karena mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2006 dan PP Nomor 21 Tahun 2007, kedudukan protokoler dan keuangan DPRD dihitung berdasarkan gaji pokok kepala daerah.
JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menolak rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan gaji para kepala
BERITA TERKAIT
- Polisi Berlakukan Contraflow di Jalur Nagreg Menuju Bandung
- Golkar Aceh Mendukung Program PP AMPG untuk Bersihkan 444.000 Rumah Ibadah di Indonesia
- Arus Balik Lebaran, ASDP Imbau Pemudik Beli Tiket Sebelum ke Pelabuhan
- Warga Bojongsoang Geger Temuan Mayat Bayi di Tumpukan Sampah
- Soal Kebijakan Tarif Trump, Indonesia Diusulkan Dorong WTO Menyehatkan Perdagangan Global
- Polres Tanjung Priok Intensifkan Patroli Selama Libur Lebaran