Gaji Menteri Sedang Digodok
Sabtu, 24 Oktober 2009 – 08:49 WIB
Mensesneg Sudi Silalahi mengakui saat ini memang tengah dibahas kenaikan gaji menteri. "Sudah dalam rancangan, memang selama ini hanya gaji presiden dan menteri yang belum naik," kata Sudi lantas tersenyum. Sudi menejelaskan, siapapun kabinetnya, rencana untuk meningkatkan gaji dan tunjangan memang ada.
Baca Juga:
Meski sudah menyiapkan rancangannya, selain berkoordinasi dengan Menkeu, Sudi menegaskan hal itu harus dibicarakan dengan DPR. "Tentu semuanya itu harus didahului dengan rambu-rambu. Tidak serta merta naik begitu saja," tuturnya.
Kenaikan gaji menteri tidak memang tidak mudah dilakukan. Sebab, jika menteri dinaikkan, gaji pejabat negara lain juga harus naik, termasuk presiden, wapres, dan pejabat negara lainnya. Diperkirakan, 7.000 lebih pejabat negara di Indonesia yang akan menerima kenaikan gaji. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 mengenai Pokok-pokok Kepegawaian, yang termasuk dalam kategori pejabat negara adalah presiden dan wakil presiden, kepala daerah beserta wakilnya, hakim pengadilan, para ketua DPR, dan para menteri.
Ketua Fraksi PAN DPR Asman Abnur mengatakan besaran gaji merupakan persoalan yang sensitif. Faktanya, dibandingkan negara lain, gaji para menteri di Indonesia memang relatif masih jauh lebih kecil. Padahal, kapasitas kerja, konstribusi tenaga dan pikiran yang diberikan para menteri tidak bisa dipandang sebelah mata.
JAKARTA – Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E.E. Mangindaan mengatakan gaji menteri masih mungkin dinaikkan.
BERITA TERKAIT
- 5 Berita Terpopuler: Info OTT Terkini, Salah Satu Gubernur Diamankan KPK, Ada di Sini
- Kasus Polisi Tembak Polisi, Ini Permintaan Walhi kepada Kapolri
- Prabowo Dinilai Berhasil Membawa Investasi Jumbo dan Gibran Sukses Jaga Stabilitas Politik di Tanah Air
- KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu Tersangka, Ada Uang Rp15 M, Peras untuk Pilkada
- Mensos Gus Ipul Beri Bantuan Biaya Perbaikan Rumah Kepada Korban Longsor di Padang Lawas
- ASR Komitmen Bangun Penegakan Hukum Transparan & Adil di Sultra