Gaji Naik, PNS Belum Tentu Membaik

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR M. Said Abdullah mengkritisi RAPBN 2010 yang tidak memihak pro kemiskinan. Itu karena hanya Rp 37 triliun untuk pemeliharaan kesra dan kelembagaan sosial. "Ini sekaligus mengingkari janji presiden sendiri untuk secepatnya mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja," jelas Said. Yang lebih menyakitkan, lanjut dia, adalah penghapusan program bantuan langsung tunai (BLT).

Menurut dia, pemerintah terlalu sibuk dengan belanja aparatur yang meningkat drastis dan hampir tidak tersisa untuk masyarakat. Karena itu, DPR dalam pembahasan RAPBN nanti akan melaksanakan reorientasi penajaman program sehingga anggaran 2010 kelak benar-benar pro-poor budgeting.

Di satu sisi, Said bersyukur karena rasio utang turun. Tapi, di sisi lain dia  pusing saat mengetahui pemanfaatan utang sangat tidak berkualitas. Itu karena pemerintah terkesan berputar-putar menjaga stabilitas ekonomi makro. "Padahal, data BPS menunjukkan daya topang ekonomi mikro terhadap kelangsungan pembangunan lima tahun terakhir sangat nyata," ujarnya.

Secara terpisah, pengamat politik UI Andrinof A. Chaniago mengatakan, dalam konteks Indonesia saat ini, kunci perbaikan kinerja PNS bukan pada peningkatan gaji. Perbaikannya adalah melalui pergantian "bibit-bibit" baru PNS secara bertahap dengan mental yang lebih baik. Karena itu, sistem rekrutmen, postur birokrasi, dan pendidikan di internal harus diperbaiki. "Kenaikan gaji hanya sebatas memperbaiki kesejahteraan PNS. Jangan berharap hal itu akan meningkatkan kinerja mereka di birokrasi dalam memberikan pelayanan publik," tandasnya. (pri/agm)