Gaji Pejabat Negara Perlu Distandarisasi

Saat ini, tandas dia, komisi-komisi yang ada di parlemen juga sedang intens membahas rencana kerja dan anggaran kementrian/lembaga (RKAKL). Masing-masing komisi dan pemerintah bisa mengefektifkan waktu yang tersisa. "Masih memungkinkan," tandas Achsanul, kembali.

Sebagaimana diberitakan, dorongan penyetaraan gaji penyidik kepolisian dan kejaksaan dengan penyidik KPK deras mengalir, saat rapat kerja Komisi III dengan lembaga penegak hukum (KPK, Polri, kejaksaan), di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/10) lalu. Dalam rapat terkait pembahasan anggaran 2013 untuk tiga lembaga tersebut, sejumlah anggota Komisi Hukum DPR mendesak agar ada standarisasi yang sama gaji penyidik di tiga lembaga penegak hukum itu.

Bahkan bukan hanya gaji penyidik, sejumlah anggota juga mendorong agar anggaran pemberantasan korupsi di kepolisian dan kejaksaan juga ditingkatkan. Menurut mereka, selama ini, besaran anggaran yang diberikan kepada KPK terlalu njomplang dengan anggaran yang diberikan untuk kepolisian dan kejaksaan.

Namun, meski sejumlah pos anggaran di KPK banyak mendapat sorotan, namun, hasil rapat pleno Komisi III akhirnya menyepakati satu hal. Yaitu, mencabut tanda bintang untuk usulan anggaran pembangunan gedung baru KPK.