Galang Dukungan Oposisi, PM Jepang Ganti 5 Menteri

Peningkatan pendapatan dari pajak konsumen itu akal digunakan untuk membiayai dana jaminan sosial. Ini terkait dengan terus meningkatnya jumlah kalangan lanjut usia di Negeri Sakura tersebut. Sayangnya, partai Noda justru tak sepakat dengan kebijakan itu. Para politisi senior Partai Demokratik Jepang (DPJ) menentang kebijakan tersebut. Termasuk, Ichiro Ozawa.

Karena Ozawa yang punya pengaruh kuat atas sekitar 100 politisi DPJ tak sependapat dengan dirinya, Noda pun harus bergantung pada oposisi. Untuk menarik simpati dari oposisi, dia lantas merombak kabinet. ’’Kita harus segera mengatasi perbedaan yang ada antara partai pemerintah dan oposisi menjelang akhir sesi parlemen ini,’’ katanya.

Dia meminta semua pihak mempelajari RUU kenaikan pajak itu dengan cermat dan serius. Sebab, penambahan pajak sebesar 5-10 persen tersebut perlu dilakukan demi kelangsungan ekonomi. Rencananya, RUU tersebut akan diajukan ke majelis rendah (diet) sebelum sesi parlemen berakhir pada 21 Juni mendatang. Noda berharap RUU itu bisa disahkan menjadi UU dalam bulan ini.

Noda mencopot Naoki Tanaka dari jabatannya sebagai menteri pertahanan (menhan). Sebagai ganti, dia menunjuk Satoshi Morimoto, dosen Takushoku University. Morimoto menjadi menteri pertama dalam kabinet Noda yang bukan berasal dari parlemen. Jabatan menteri perhubungan pun berpindah dari Takeshi Maeda ke tangan Yuichiro Hata.