Galang Kekuatan Publik Agar DPR Bentuk Pansus Freeport

jpnn.com - JAKARTA – Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan DPR RI harusnya memprioritaskan pembentukan panitia khusus (Pansus), bukannya Panitia Kerja (Panja) PT Freeport. Kalau Panja, menurut Hendri,  kewenangannya sangat terbatas karena dibentuk oleh Komisi DPR. Sedangkan Pansus kewenangannya sangat luas dan membentuknya cukup inisiator 20 anggota dari dua fraksi.

“Wacana Pansus Freeport ini sudah bergulir sejak Desember lalu. Tapi kenapa Panja yang terbentuk oleh Komisi III DPR RI,” kata Hendri Satrio di Jakarta, Selasa (26/1).

Padahal, lanjutnya, pimpinan DPR RI seperti Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Fadli Zon mendorong agar Pansus Freeport yang segera dibentuk. Tapi, ujar Hendri, kenapa Panja yang jadi?

“Karena itu, publik harus menggalang kekuatan guna mendesak Ketua DPR RI Ade Komarudin untuk melakukan gebrakan maksimal dengan membentuk Pansus Freeport. Juga pada anggota DPR yang sebelumnya sudah semangat untuk membentuk Pansus,” ujar Hendri.

Lebih lanjut, juru bicara Lembaga Survey Kedai Kopi ini menjelaskan, Pansus punya kekuatan politik yang tinggi untuk memanggil pihak pihak yang selama ini diduga berkaitan langsung dan tak langsung dengan Freeport.

“Pansus pastinya akan memanggil Mentiru ESDM, apalagi sebelumnya kalangan pimpinan DPR menyoal SK yang pernah dikeluarkan Menteri Sudirman Said karena memberi jaminan perpanjangan kontrak, padahal belum waktunya untuk membahas perpanjangan kontrak," tegasnya.

Pembentukan Pansus kata Hendri, anggotanya terdiri dari lintas fraksi dan disahkan dalam Paripurna DPR serta melaporkan hasil kerjanya dalam Paripurna DPR.

“Dengan kompleksitas persoalan yang rumit, maka Pansus lebih tepat untuk membongkar kisruh Freeport. Pansus dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah apakah harus membeli saham Freeport atau mendiamkan saja dan tidak memperpanjang kontrak dan mengambil alih Freeport saat kontraknya berakhir,” kata Hendri.(fas/jpnn)