Galangan Kapal Utamakan Baja Dalam Negeri
Rabu, 12 Mei 2010 – 15:05 WIB

Galangan Kapal Utamakan Baja Dalam Negeri
JAKARTA - Perusahaan galangan kapal mengklaim telah menggunakan baja dalam negeri sebagai bahan baku utama dalam pembuatan kapal. Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Kodja Bahari (DKB), Riri Jzeta misalnya, mengatakan bahwa dalam pembangunan kapal baru, pihaknya menggunakan 90 persen produk baja dalam negeri. Sementara sisanya masih menggunakan baja impor, karena ada bahan tertentu yang tidak ada di dalam negeri. Demikian juga halnya dengan PT PAL Indonesia. Menurut Dirut PT PAL Harry Susanto, pihaknya banyak menggunakan baja dari PT KS dan PT GDS. Lebih jauh, mengingat kelebaran baja PT KS maksimum hanya 1,8 meter, dibandingkan produk PT GDS yang mencapai 2,5 meter, PT PAL bahkan sudah meminta KS agar dapat menyuplai plat baja lebar.
"Untuk pembangunan kapal baru selama tiga tahun terakhir, kita telah menggunaan baja lokal (sebanyak) 9 ribu ton. Baja ini kita ambil dari Krakatau Steel (KS)," ujar Riri, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (12/5).
Baca Juga:
Sedangkan untuk penggunaan baja luar negeri, masih menurut Riri, yang digunakan oleh DKB adalah plat baja grade A ukuran di atas 50 mm, baja grade D dan E serta baja high tensile ST 52, serta baja profile dan baja-baja khusus lainnya. "Baja tersebut kita impor dari Cina, karena tipe baja seperti itu belum diproduksi di dalam negeri," ucapnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Perusahaan galangan kapal mengklaim telah menggunakan baja dalam negeri sebagai bahan baku utama dalam pembuatan kapal. Direktur Utama
BERITA TERKAIT
- Dirut Bank DKI Jamin Dana Nasabah Aman dan Non-tunai KJP Plus Tetap Lancar
- Harga Emas Antam Hari Ini 20 April 2025, UBS dan Galeri24 Sama Saja
- Transaksi Tabungan Emas Pegadaian Diproyeksikan Naik 10 Kali Lipat pada Akhir April
- 165.466 Kendaraan Meninggalkan Jabotabek saat Libur Panjang
- Satgas Ramadan & IdulFitri Pertamina Dinilai Berhasil Memitigasi Lonjakan Permintaan BBM
- Pemda Diminta Jadi Motor Investasi dan Pemerataan Ekonomi