Gali Potensi Dalam Negeri dari Pajak
Kamis, 19 Maret 2009 – 08:37 WIB

Gali Potensi Dalam Negeri dari Pajak
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Indonesia harus makin memberdayakan sumber-sumber penerimaan dalam negeri terutama dari pajak. Ini karena sebuah negara tidak bisa terus bergantung kepada utang luar negeri ataupun penjualan aset negara. Presiden mengatakan pemerintah saat ini berusaha mengurangi pendanaan pembangunan dari utang dan memperbesar penerimaan pajak. Penerimaan pajak dari tahun ke tahun, kata dia, meningkat cukup signifikan. Ia menyebutkan tahun 2006 sebesar Rp 358 triliun, 2007 menjadi Rp 426,2 triliun dan pada 2008 lebih dari Rp 500 T. "Tahun 2008 kita surplus penerimaan Rp 37 triliun atau 6 persen di atas sasaran dari APBN 2008," kata SBY.
Presiden mengatakan Indonesia pernah mengalami masa sulit seperti saat krisis 1998 lalu. Kala itu, sumber pembelanjaan negara sangat bergantung pada utang luar negeri dan privatisasi.
Baca Juga:
"Kalau terus berlanjut tentulah tidak sehat rawan dan membebani masa depan kita semua dan pemerintahan berikutnya lagi," katanya dalam pidato peresmian Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta dan Pencanangan Kantor Pelayanan Pajak Khusus untuk Wajib Pajak Besar Orang Pribadi di Jakarta, Rabu (18/03). Presiden juga menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) pribadinya.
Baca Juga:
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Indonesia harus makin memberdayakan sumber-sumber penerimaan dalam negeri terutama dari
BERITA TERKAIT
- Vention Meluncurkan Produk Inovasi Terbaru, Desain Lebih Modern
- Survei Ninja Xpress: 40% Konsumen Singapura & Malaysia Beli Barang dari Indonesia
- Pertamina Dorong Ribuan UMKM Perempuan untuk Berkarya Lewat Program PFpreneur
- Krisis Pangan Global Mulai Terjadi, Bagaimana Status Indonesia?
- Mentrans Iftitah Harap Jepang Berinvestasi di Kawasan Transmigrasi
- Temui Menteri Rosan, Waka MPR Dorong Regulasi CCS yang Progresif dan Kompetitif