Gamawan Mengaku Penakut Soal Upah Pungut

Dalam kesempatan itu Gamawan justru mengungkapkan, saat ini departemen yang dipimpinnya tengah fokus menyiapkan draft (rancangan) Peraturan Pemerintah (PP) yang diamanatkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retsribusi Daerah. Dalam PP itu pula nantinya upah pungut akan diatur lebih rinci. "Nanti upah pungut akan diatur di PP itu," lanjut Gamawan.

Namun mantan Gubernur Sumatra Barat itu menjamin bahwa sekalipun nantinya upah pungut akan diatur dalam bentuk PP, namun tidak akan ada lagi pejabat Depdagri yang menerima upah pungut. Sebab, draft PP tidak lagi mencantumkan adanya Tim Pembina Pusat. "Di sini (Depdagri) tak ada lagi Tim Pembina. Kalau daerah nanti masih ada," ujar Gamawan .

Hanya saja yang perlu dirumuskan lebih lanjut adalah siapa saja yang bisa dimasukkan dalam Tim Pembina Daerah dan berhak mempereoleh setoran upah pungut. "Apakah kepala daerah bisa masuk Tim (pembina), atau Sekdanya, atau cukup sampai dispenda? Nanti akan kita bicarakan dengan KPK lagi," sambungnya.(ara/jpnn)