Gambar Atlet Renang Diblur, Anggota Komisi I Protes ke KPI

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Putra menyatakan materi tayangan televisi yang sudah disensor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dalam kenyataannya tidak layak tonton di daerah-daerah.
Karena itu, Supiadin meminta KPI Daerah untuk melakukan sensor materi tayang televisi.
"KPI Makassar meminta pihaknya dilibatkan dalam proses sensor materi acara televisi. Sebab hasil sensor KPI Pusat yang ditayangkan sejumlah televisi, ternyata ada yang tidak cocok dengan kultur daerah," kata Supiadin, saat rapat dengan KPI Pusat, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (20/1).
Melibatkan KPID dalam proses sensor kontens televisi lanjutnya, hendaknya diletakan sebagai bagian dari penguatan institusi KPI.
"Saat saudara-saudara uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR, kan sudah janji untuk meningkatkan peran dan fungsi KPI. Usul saya, melibatkan KPID merupakan salah satu bentuk penguatan itu," usul politikus Partai NasDem itu.
Selain itu, wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat XI meminta penjelasan KPI soal sensor yang tidak kontekstual misalnya dalam siaran olahraga renang.
“Tentang sensor yang tidak kontekstual, ya namanya olah raga renang itu memang pasti pakai pakaian renang. Lah, kenapa itu diblur?” tanya dia.(fas/jpnn)
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Putra menyatakan materi tayangan televisi yang sudah disensor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Penahanan Hasto Bukti KPK Tak Pandang Bulu
- Pelita Air Bersinergi dengan BIH Tingkatkan Layanan Kesehatan dan Pariwisata Medis
- Laksda TNI Edwin Bicara Soal Peran Strategi TNI AL Menjaga Potensi Maritim Menuju Swasembada Pangan
- Buntut Polemik Lagu Bayar Bayar Bayar, Sukatani Dapat Tawaran jadi Duta Polri
- Mediator dari DPC Peradi Jakbar Diharapkan Bisa Mendamaikan Perkara Perdata
- Pejabat Pemkab Sumedang jadi Direktur di Kementerian PKP, Wabup Fajar Ucap Syukur