GAMKI Dorong Pemuda dan Pemerintah Tangkal Radikalisme
jpnn.com - JAKARTA - Gerakan radikalisme masih berpotensi menjadi ancaman di Indonesia. Salah satunya adalah Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Kalangan pemuda serta pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, diminta bersinergi mencegah dampak gerakan radikalisme di Indonesia.
Menurut Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Michael Wattimena, pihaknya siap bekerjasama dengan pemerintah untuk melaksanakan agenda pencegahan gerakan radikalisme.
"Saat ini di Indonesia masih memiliki potensi ancaman dari radikalisme. Kami siap bekerja sama dengan pemerintah melaksanakan agenda pencegahan," kata Michael saat Rapat Kerja Nasional III GAMKI di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (25/10).
Menurut Michael, gerakan radikalisme seperti ISIS harus dicegah dari awal. Dia menegaskan, pemuda Indonesia perlu dilibatkan untuk mewarnai wawasan kebangsaan.
"Gerakan radikalisme bukan hanya soal kekerasan fisik sebagaimana sering terjadi selama ini, namun terjadi juga melalui ucapan," paparnya.
Karenanya, Michael mengharapkan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla meneruskan dan meningkatkan berbagai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam rangka mencegah dan mengantisipasi berbagai gerakan radikal di Indonesia.
"Indonesia selama ini dapat bersatu di tengah keanekaragaman budaya, etnis, dan agama," papar Michael.
Sedangkan Aster TNI Gede Sugiarta yang mewakili Panglima TNI dalam kesempatan itu mengharapkan para pemuda untuk berperan aktif menjaga dan melestarikan kerukunan, persatuan dan kebersamaan bangsa Indonesia yang memiliki berbagai latar belakang suku, agama, ras, dan kepercayaan. Sebab, kata dia, pemuda punya peran strategis di Indonesia. "Peran tersebut harus diwujudkan dalam bentuk yang nyata," ungkap Gede.
JAKARTA - Gerakan radikalisme masih berpotensi menjadi ancaman di Indonesia. Salah satunya adalah Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Kalangan
- Pemprov Jateng Resmi Menetapkan UMSP & UMSK 2025, Berlaku Mulai 1 Januari
- Sambut Natal & Tahun Baru, BI Menyediakan Uang Layak Edar Rp 133,7 Triliun
- Ini Sejumlah Kebijakan Pengaturan Mobilitas yang Disiapkan Kemenhub saat Nataru 2024/2025
- Soal Bentrokan di Rempang, Kompolnas Awasi Kerja Polisi
- Ini Penjelasan Polisi soal Bentrok di Rempang
- Bond Holders Mengajukan Hak Tagihnya pada Kepailitan Sritex