Gampang Tangkap Warga, Jokowi Harus Evaluasi Polri
jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengkritisi langkah polisi yang gampang menangkap orang. Kritikan ini diberikan terkait penangkapan dan penahanan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan.
"Orang dengan gampang ditangkap polisi, peradilan dipaksakan dan sebagainya. Kekacauan ini dikerjakan oleh polisi itu sendiri," kata Haris dalam konferensi pers di kantor KontraS, Jakarta, Jumat (1/5).
Haris mengatakan, tindakan polisi saat ini menjadi ancaman bagi demokrasi, warga sipil, konstitusi, dan penegakan hukum. Karena itu, pemerintah perlu mengeluarkan suatu kebijakan. KontraS memberikan rekomendasi kepada Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap Polri. "Presiden harus pimpin langsung evaluasi Polri," ucapnya.
Haris menjelaskan, proses evaluasi itu dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah perwira polisi. Pada saat pemeriksaan, tugas Polri bisa dititipkan sementara waktu kepada lembaga lain.
"Misalnya keamanan ada TNI, Satpol PP. Tugas SIM ada Kementerian Perhubungan. Tugas hukum ada Kementerian Hukum dan HAM," ujar Haris. (gil/jpnn)
JAKARTA - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengkritisi langkah polisi yang gampang menangkap
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Gaji PPPK Paruh Waktu Rp 3,8 Juta, Jam Kerja Part Time Belum Jelas
- Peradi Masih jadi Pilihan Utama Calon Advokat Untuk Ikuti PKPA
- Masjid Indonesia Pertama di Yokohama Jepang Resmi Dibangun
- KAI Properti Dukung Pelestarian Lingkungan Melalui Aksi Tanam Pohon
- Mbak Rerie: Pembangunan Kebudayaan Bukan Langkah yang Mudah, Butuh Dukungan Semua Pihak
- Saleh Ingatkan Pemerintah Waspada soal Defisit BPJS Kesehatan