Gandeng DPR dan BPK, BPJS Ketenagakerjaan Gelar Diseminasi Program Perlindungan Jamsostek
jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - BPJS Ketenagakerjaan terus proaktif bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan guna membangun pemahaman para pekerja terkait pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek).
Kali ini, BPJS Ketenagakerjaan bersama DPR dan BPK menggelar diseminasi Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat dengan mengusung tema 'Kerja Keras Bebas Cemas'.
Kegiatan yang dikemas dalam bentuk talkshow tersebut dihadiri Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Ahmad Adib Susilo, dan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin.
Selain itu, kegiatan tersebut juga diikuti ratusan pekerja yang berasal dari Kabupaten Bandung.
Zainudin mengungkapkan diperlukan sinergi dan keterlibatan semua pihak dari pemerintah pusat, DPR, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan perluasan kepesertaan program Jamsostek, khususnya pada pekerja sektor informal atau bukan penerima upah (BPU) yang rentan atas risiko-risiko saat bekerja.
"Pekerja yang belum banyak terlindungi itu kan informal. Informal itu kan ada di desa, ada di pasar, ada di UKM. Salah satu caranya, yaitu lewat diseminasi ini," ungkap Zainudin.
Untuk menyukseskan kegiatan ini, lanjut Zainudin, BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa jalan sendiri.
"Makanya kami gandeng tokoh di Kabupaten Bandung, karena tokoh ini lebih banyak dikenal. Jadi program kami lebih cepat sampai ke masyarakat yang ada di desa, kelurahan, pasar, dan ekosistem lainnya," terangnya.
BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan diseminasi Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- Ini Penjelasan Polisi soal Bentrok di Rempang
- Belajar dari BLBI, CBC Dorong Kejagung & BPK Sita Dana Judi Online di Bank, E-Wallet & Operator Seluler
- Mufida DPR Ingatkan Kemenkes Banyak Mendengar saat Menyusun RPMK
- Novita Hardini Sebut PPN 12 Persen Berdampak pada Akses Pendidikan Berkualitas