Gandeng Kemendagri, Asbanda Luncurkan SP2D Oline

Ia juga menambahkan bahwa sistem ini dapat mengurangi tingkat kesalahan dan memungkinkan kontrol serta perbaikan apabila terjadi kesalahan data nasional.
Kerja sama ini turut melibatkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (StranasPK) sebagai koordinator untuk meningkatkan penerapan prinsip Good and Clean Government.
Selain itu, SP2D online juga mendukung terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mempermudah proses pengawasan.
Meski begitu, pelaksanaan secara menyeluruh di seluruh daerah masih menghadapi kendala.
Dari total 552 daerah, baru 55 yang telah menerapkan SP2D online, sementara sisanya masih dalam proses transisi dari sistem manual ke digital.
Dirjen Keuda menargetkan seluruh daerah sudah mengadopsi SP2D online paling lambat akhir 2025.
"Kami akan coba inventarisir pemerintahan daerah yang belum menerapkan SP2D, [lalu] kami akan mengkorespondensi dan meng-push mereka supaya segera mengimplementasikan SP2D online," tutup Didik.
Dalam konferensi pers ini turut hadir Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kemendagri Erikson P. Manihuruk dan Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Yudia Ramli. (dil/jpnn)
Dirjen Keuda menargetkan seluruh daerah sudah mengadopsi SP2D online paling lambat akhir 2025
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
- Pengurus DWP Unit Kerja Lingkup Kemendagri Masa Bakti 2024–2029 Resmi Dikukuhkan
- Pentingnya Koordinasi Lintas Wilayah untuk Atasi Krisis Udara di Jabodetabekpunjur
- BSKDN Kemendagri Dorong Penguatan Perlindungan Pekerja di Daerah
- Tinjau SDN 2 Lamangga, Wamendagri Ribka Minta Hasil Laut Masuk Menu MBG di Sultra
- 9 Daerah Siap Gelar PSU Pilkada, Ini Pesan dan Harapan Wamendagri Ribka
- Kemendagri Dinilai Patuh Selenggarakan Pelayanan Publik, Ombudsman Beri Penghargaan