Ganjalan RUU Provinsi Tapanuli Bertambah

Dia membenarkan, untuk calon Provinsi Kepulauan Nias dari hasil kajian internal kemendagri, sudah memenuhi persyaratan  seperti diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007.

Dengan demikian, jika gagasan pembatasan satu provinsi hanya bisa mekar lagi satu provinsi, kemungkinan besar yang lolos RUU Provinsi Kepulauan Nias.

"Tapi hasil akhirnya nanti seperti apa, tergantung saat pembahasan tiga pihak, yakni DPR, pemerintah, dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah)," ujar dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Djohermansyah Djohan memberikan sinyal, dari 65 paket RUU pemekaran, kemungkinan hanya 20 usulan yang memenuhi syarat untuk disahkan.

“Mengenai jumlah kemungkinan besar sekitar 20 yang mungkin bakal selesai. Sudah rapat berkali-kali. Hitung-hitung mungkin itu yang bisa diselesaikan pada masa pemerintahan sekarang ini,” ujar Djohermansyah Djohan di Jakarta, Kamis (18/9).

Rencanya, rapat pengesahan RUU pemekaran dilakukan di rapat paripurna DPR pada 25 September mendatang. (sam/jpnn)