Ganjar Akui Penegakan Hukum Belum Penuhi Amanat Reformasi

Ganjar Akui Penegakan Hukum Belum Penuhi Amanat Reformasi
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menunjukkan stiker larangan mengonsumsi daging anjing. Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Jateng/Antara

jpnn.com, PADANG - Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjahmada (Kagama) Ganjar Pranowo mengakui penegakan hukum pada saat ini belum memenuhi amanat reformasi karena masih banyak masyarakat yang protes.

Hal tersebut dikatakan Ganjar ketika menjawab pertanyaan pelajar pada acara Gadjahmada Education Roadshow di Universitas Negeri Padang, Ahad (26/1).

"Belum, lha wong belum, semua masih protes. Nunggu kamu mungkin kalau lulus," kata Ganjar menjawab pertanyaan dari Charrelle, pelajar SMA Negeri 10 Padang.

Charelle bersama sekitar 500 pelajar yang menyesaki gedung auditorium awalnya menyimak paparan Ganjar tentang pentingnya pendidikan antikorupsi.

Gubernur berambut putih itu menjelaskan beberapa metodenya untuk membuat Jateng membudayakan antikorupsi, di antaranya dengan digitalisasi sistem pengelolaan keuangan, survei pemetaan rawan korupsi, dan mitigasi korupsi.

Selain itu, pelibatan pelajar dan masyarakat dalam gerakan antikorupsi dan sampai sekarang Jateng menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki Peraturan Gubernur tentang Pendidikan Antikorupsi.

"Pendidikan antikorupsi ini menggandeng KPK. Ada 367 SMA di Jateng yang terapkan dalam kurikulum," kata Gubernur Jawa Tengah itu.

Dalam pelaksanaan gerakan antikorupsi, lanjut Ganjar, paling penting adalah peran pemimpin.

Dalam pelaksanaan gerakan antikorupsi, menurut Ganjar, paling penting adalah peran pemimpin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News