Ganjar Beri Catatan Penting Penegakan Hukum di Indonesia, Ada soal MK
jpnn.com, JAKARTA - Calon presiden di Pilpres 2024 Ganjar Pranowo menyoroti lembaga-lembaga yang memiliki catatan buruk, contohnya penegakan hukum, korupsi, dan demokrasi.
Hal ini disampaikan saat Ganjar menjadi narasumber dalam acara saresehan nasional yang diadakan oleh Alumni Universitas Negeri Makassar di Hotel Four Points, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11).
Ganjar mengatakan kepercayaan publik perlu melibatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, seperti agamawan, ilmuan, budayawan, dan media.
"Ketika kewengan itu ada, dan diberikan kepada seorang pemimpin, pemimpinnya yang kemudian membikin arusnya itu dibalik," kata Ganjar.
Ganjar mengaku perlunya perubahan regulasi agar mengembalikan kepercayaan publik tersebut.
Termasuk peran media agar muncul persepsi yang baik terhadap lembaga-lembaga negara.
"Ketika kegelisahaan itu semuanya muncul, rasanya ini yang mesti di akomodasi, untuk kemudian membalikan situasi itu. Ketika regulasinya tidak mencukupi, ya dirubah regulasinya," jelas Ganjar.
Terkait skala dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan demokrasi, Ganjar memberikan penilaian 5 dari skala 1 hingga 10.
Calon presiden dalam Pilpres 2024 Ganjar Pranowo menyoroti lembaga-lembaga yang memiliki catatan buruk, contohnya penegakan hukum, korupsi, dan demokrasi.
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- DPR Minta Lembaga & Menteri Bisa Terjemahkan Instruksi Presiden Soal Penegakan Hukum
- Wamenko Otto Hasibuan Sebut UU Tipikor Harus Dilaksanakan Secara Hati-hati
- The Habibie Center Soroti Tantangan & Peluang Masa Depan Demokrasi
- Advokat Zuhesti Tuntut Keadilan, Mengaku Hanya Jalankan Tugas Atasan
- Feedloop AI Dorong Transformasi Operasional Hukum