JPNN.com 
Ganjar dan Rudy Diberi Sanksi, Kenapa PDIP Ogah Minta Klarifikasi Puan Maharani?
Rabu, 26 Oktober 2022 – 20:26 WIB
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun (kiri) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada pertemuan klarifikasi di Ruang Rapat II DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (24/10). Foto: dokumentasi DPP PDIP for JPNN.com
“Kadang-kadang teman-teman ini, kan, terlalu kreatif, untuk cari muka kadang juga. Itu bukan menolong pemimpin, kadang menjerumuskan pemimpin juga,” tutur Komarudin.
Politikus asal Maluku itu menegaskan pembentukan Dewan Kolonel telah menyalahi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP.
“Itu yang harus ditertibkan,” ucap Komarudin.
Oleh karena itu, Komarudin juga bakal meminta satu per satu politikus PDIP yang terlibat Dewan Kolonel memberikan klarifikasi.
“Kami sedang persiapkan untuk panggil gelombang berikutnya, tertibkan semua tanpa terkecuali,” katanya.(ast/jpnn)
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun berbicara soal relasi antara Puan Maharani dengan pembentukan Dewan Kolonel.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Pramono Dinilai Sengaja Tak Umbar Dukungan PDIP di Alat Peraga Demi Raup Massa Anies
- Pramono Dinilai Samarkan Dukungan PDIP dan Megawati karena Faktor Ahok
- Survei Polling Institute: PDI-P Berpotensi Keok di Jabar XI
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Calon PDIP Kalah di SMS, Yoshua: Efek Maruarar Sirait Pindah ke Gerindra
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
.jpeg)
