Ganjar Kok Boyong Para Kepala Daerah Baru ke KPK?

jpnn.com - JAKARTA -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memboyong sejumlah kepala daerah baru di wilayahnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (22/3). Politikus PDI Perjuangan itu ingin para kepala daerah yang baru terpilih pada pilkada serentak 2015 tersebut dibekali paham integritas.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, Ganjar ingin jalannya pemerintahan di provinsi, kabupaten maupun kota di Jateng benar-benar menegakkan integritas. Karenanya, Ganjar memboyong kada menjalani semacam induksi integritas di KPK.
"Sehingga saat menjalankan pemerintahan betul-betul integritas ditegakkan," ujar Agus di markas KPK, Selasa (22/3).
Ia menambahkan, KPK akan mendampingi dan mengawal agar Jateng menjadi pelopor pertama penegakan integritas di pemerintahan.
Menurutnya, Ganjar akan membuat peraturan gubernur terkait komite pengawas integritas di provinsi. Antara lain, untuk pengelolaan APBD, mulai dari budgeting, planning pengadaan harus menggunakan e-procurement, e-katalog, e-monitoring hingga pengelolaan dana desa yang transparan.
"Pak gubernur hari ini sudah mengenalkan layanan itu bisa dikritik dan diberikan masukan oleh masyarakat melalui gadget masing-masing," katanya. "Konsep ini akan disebar ke provinsi lain," timpal Agus.
Ganjar menegaskan, upaya ini berawal dari ketakutan kepala daerah melakukan sesuatu karena khawatir menjadi sasaran operasi tangkap tangan KPK.
"Berawal dari kegalauan teman-teman kalau ada OTT yang bikin geger, sehingga melakukan sesuatu jadi takut," jelas Ganjar. (boy/jpnn)
- Seleksi Bintara Polri Dibuka, Kombes Sugandi: Gratis, Tidak Dipungut Biaya
- Ema Sumarna Dipindahkan ke Rutan Kebonwaru Selama Jalani Proses Sidang
- Ditunjuk Sebagai Kepala Danantara, Sebegini Harta Kekayaan Rosan Roeslani
- Peradi: Advokat Harus Diawasi Ketat Untuk Hindari Aksi Naik Meja di Persidangan
- Pemkot Tangerang Ajak Para WP Manfaatkan Pekan Panutan Pajak 2025, Ada Diskon 25 Persen
- Kejaksaan Dianggap Tak Serius Tangani Kasus Pemalsuan Dokumen RUPSLB BSB