Ganjar-Mahfud Dinilai Mampu Kembalikan Muruah Hukum di Indonesia

“Preventif dengan  penguatan pada lembaga antikorupsi, berkolaborasi dengan kampus atau lembaga antikorupsi atau melibatkan masyarakat. Lalu sekarang kan bisa lewat e-partisipasi,” katanya.

Namun, kalau konteks kuratif, mereka yang kena korupsi dihukum gantung di Monas. Misalnya, koruptor dianggap sebagai pelanggar HAM dan mereka dikucilkan di pulau terpencil.

Dia mendorong para paslon yang memiliki ide program atau jargon untuk menyiapkan konsep matang dan bisa diterapkan. Dia mencontohkan ide makan siang gratis yang menghabiskan anggaran Rp 400 triliun, pendidikan gratis 12 tahun, semua harus bisa dipertanggung jawabkan dan jelas anggarannya. Karena biasanya setelah musim kampanye, janji-janji mereka sulit ditagih.

“Janji itu semua hanya politis, sulit untuk dimintai pertanggung jawaban,” pungkas Trubus.(fri/jpnn)