Ganjar Mampu Jadikan Jateng Good Governance, Banyak Program Bisa Ditiru Daerah Lain
jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadikan Jawa Tengah sebagai daerah percontohan dalam penerapan good governance berkat keberhasilan Ganjar Pranowo sebagai gubernur.
Pengamat dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Diponegoro FX Sugiyanto mengakui keberhasilan Ganjar dan menjelaskan beberapa indikator yang bisa dicontoh oleh pemerintah daerah maupun instansi lainnya.
"Ketika BPKP menjadikan Jateng selama Ganjar itu jadi Gubernur, saya pikir cukup masuk akal juga. Karena, ada beberapa indikator penting kalau kita bicara (good) governance itu," kata Sugiyanto saat dihubungi, Rabu (13/9).
Di antara indikator utama yang dimaksudkannya adalah partisipasi publik dan respons kepada publik ketika ada berbagai macam keluhan. Termasuk transparansi, ketaatan kepada hukum hingga terkait proses pendemokrasiannya.
Menurut Sugiyanto, dari beberapa indikator penting itu, yang paling menonjol dari penerapan sistem good governance di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin Ganjar, adalah soal partisipasi publik dan cara meresponsnya.
"Yang pertama, soal partisipasi. Mungkin yang paling menonjol partisipasi dan respons itu begini: publik itu bisa mengakses langsung melalui kanal-kanal yang disediakan. Ada berbagai macam itu channel (kanal)," katanya.
Salah satu kanal yang disediakan pemerintah daerah setempat adalah portal laporan pengaduan yang diberi nama LaporGub. Inovasi itu diikuti proses transformasi birokrasi yang dilakukan Ganjar.
Laporan-laporan dari masyarakat diakui langsung direspons oleh Ganjar. Keberhasilan program itu pun disaksikan langsung oleh Sugiyanto yang kebetulan sedang terlibat dalam riset yang dilakukan tim dari Undip saat itu.
Kinerja Ganjar Pranowo selama menjadi Gubernur Jawa Tengah sangat baik hingga BPKP menjadkan provinsi itu good governance.
- Dorong Kades Optimalkan Dana Desa, Misbakhun Gandeng BPKP Gelar Bimtek
- Ganjar Bilang Begini soal Kemenangan Pram-Doel di Jakarta
- Ahli Ungkap BPKP Tak Bisa Tentukan Nilai Kerugian Negara di Kasus Korupsi Timah
- 5 Berita Terpopuler: Ribuan Orang Lulus, Mendikdasmen Ungkap Sesuatu, Honorer Masa Kerja 2 Tahun Kurang Bisa Dibantu?
- 2.426 Peserta Lulus SKD CPNS BPKP dan Berhak Mengikuti SKB
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah