Ganjar Minta Pemerintah Pusat Beri Kuasa Penuh untuk Gubernur
jpnn.com, SEMARANG - Ganjar Pranowo mengusulkan agar pemerintah pusat menyerahkan pertanggungjawaban vaksinasi kepada kepala daerah dalam hal ini gubernur.
Hal itu, menurut Gubernur Jateng tersebut, perlu dilakukan untuk percepatan vaksinasi agar lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan wilayah
Ganjar menyampaikan hal itu usai mengikuti rakor evaluasi perkembangan vaksinasi di Jawa-Bali dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual di kantor gubernur, Rabu (14/7).
Dalam rakor itu ditegaskan agar daerah bisa mempercepat vaksinasi covid-19.
“Maka saya usul agar seluruh koordinasi vaksinasi serahin aja sama gubernur-gubernur. Kalau nanti itu bisa dilakukan, itu akan bisa kita distribusikan sesuai dengan; satu jumlah penduduk, dua wilayahnya, dan tiga kecepatan yang menunjukkan komitmen dari kepala daerah setempat,” ujar Ganjar.
Dia mencontohkan beberapa daerah di Jateng warganya antusias untuk mendapatkan vaksin covid-19 seperti Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan. Tingginya antusiasme itu, sayangnya tidak sebanding dengan dosis vaksin yang diberikan.
Untuk mengatasi itu, Ganjar menyebut Jateng berinisiatif dengan mengalihkan alokasi vaksin daerah yang cakupan vaksinnya rendah serta mengirimkan dosis vaksin yang dimiliki pemprov.
“Seandainya kemudian konsep ini disetujui, yang bertanggung jawab sepenuhnya itu gubernur. Nanti gubernur yang melakukan kontrol, sehingga semua bisa menjadi sub-koordinasi. Maka ini akan lebih cepat,” ucap Ganjar.
Gubernur Ganjar Pranowo mengusulkan agar pemerintah pusat menyerahkan pertanggungjawaban vaksinasi pada gubernur.
- Ganjar Kecam Pengerahan Kades Mendukung Paslon di Pilgub Jateng
- Pak Luhut Dapat Tambahan Jabatan Khusus, Selamat
- Kemarin Sudah, Hari Ini juga, Luhut Dapat 2 Jabatan di Pemerintahan Prabowo
- Bahlil Ungkap Alasan Luhut Masuk Dalam Pemerintahan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Apa Fungsi Luhut Binsar di Kabinet Merah Putih?
- Luhut Masuk Pemerintahan Prabowo-Gibran, Dilantik Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional