Ganjar Pranowo: Harusnya Presiden Ajak Bicara
Kalau toh harus menaikkan BBM, kata Ketua DPC PDIP Solo ini, Jokowi harus melewati tiga tahapan terlebih dulu. Itupun masih ditambah dengan situasi lain yang harus dipertimbangkan lagi sebelum keputusan diambil.
Pertama, terlebih dulu harus memberantas mafia minyak. Lagipula hal tersebut adalah janji kampanye Jokowi yang akan memberantas mafia minyak di tanah air yang selama ini disebut-sebut mengangkangi tata niaga minyak sehingga harga minyak menjadi melambung.
Selanjutnya harus terlebih dulu memperbaiki semua infrastruktur, jika memang Jokowi konsisten dengan janjinya untuk tidak menyengsarakan rakyat kecil sesuai janjinya dulu.
Sedangkan yang ketiga, pemberlakuan harga baru secara bertahap agar tidak terjadi gejolak. Misalnya terlebih dulu menaikkan harga BBM untuk kendaraan roda empat. Sedangkan untuk motor masih bisa membeli seperti harga lama dengan menunjukkan kupon.
"Silakan saja menaikkan harga BBM tapi tahapan itu dilalui dulu, bukan tiba-tiba harga dinaikan dengan mengabaikan hal-hal yang bisa dilakukan untuk menekan harga BBM," ujar Rudy lagi.
Pertimbangan lain yang harus diperhitungkan menurut Rudy adalah harga minyak dunia yang cenderung menurun saat ini. Jika bersikeras menaikkan harga BBM di saat harga minyak global menurun, maka pemerintah wajib secara transparan membuka hitung-hitungannya kepada publik.
"Tanpa itu maka akan merugikan pemerintah karena publik akan membuat persepsi sendiri perihal keputusan yaang tidak populis tersebut,"katanya.
Menanggapi sikap Rudy, yang juga Ketua DPC PDIP Surakarta, Ketua DPD PDIP Jateng Heru Sujatmiko juga tidak berani bersikap tegas
SEMARANG - Sikap Walikota Surakarta FX Rudyatmo menolak rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) mengundang perhatian Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo.
- Lewat Cara ini, PLN IP Siap Raih Peluang di Pasar Global
- KAI Group Angkut 22,9 Juta Penumpang saat Liburan Nataru 2024-2025
- Kadin Indonesia Mengapresiasi Pemerintah yang Mendengar Masukan Masyarakat Terkait PPN 12 Persen
- Lewat Diaspora Loan, BNI Biayai Renovasi Restoran Indonesia di Hong Kong
- Kadin Apresiasi Kebijakan Tarif PPN 12% Hanya untuk Barang dan Jasa Mewah
- Mantap! Produk Perikanan dari Ambon Makin jadi Primadona di Pasar Internasional